Manajemen Pendidikan

Walaupun awalnya manajemen diperlukan bagi organisasi bisnis, dalam perkembangnya manajemen juga diperlukan dalam upaya-upaya nirlaba seperti sekolah, lembaga keagamaan, dan sebagainya. Saat ini literatur mengenai manajemen untuk organisasi nirlaba cukup banyak tersedia. Bahkan pada beberapa sekolah bisnis ada mata kuliah bahkan spesialisasi dalam manajemen organisasi nirlaba.  Dalam pendidikan, seorang manajer pendidikan mempunyai tugas mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki seperti guru, sarana dan prasarana sekolah (perpustakaan, laboratorium, dsb.) untuk mencapai sasaran dari lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberhasilan pengelolaan pendidikan ditentukan oleh tingkat pengaturan dan pembagian kerja melalui orang lain sebagai sumberdaya pada organisasi atau lembaga tersebut, dan sangat dipengaruhi oleh penanggung jawab yakni seorang manajer, Koswara dalam Maskur (2001:25) menjelaskan bahwa:

Fungsi manajemen meliputi: perencanaan, pelaksanaan,  dan pengawasan. Demikian juga Depdikbud (1995:9-16) menyebutkan fungsi manajemen yakni: perencanaan, Pengorganisasian, menggerakkan, memberi arahan, pengkoordinasi, pengendalian, dan inovasi.

Universalitas fungsi manajemen didukung banyak pihak. Seorang manajer yang sukses dalam industri tertentu, juga akan mempunyai peluang sukses di industri lain. Sebagai contoh adalah keberhasilan The Wharton School menjadi sekolah bisnis terbaik di Amerika juga disebabkan karena yang direkrut sebagai dekan bukanlah seorang akademis, tetapi praktisi bisnis yaitu seorang konsultan dari McKinsey. Model praktisi menjadi dekan sekolah bisnis menjadi semacam trend di Amerika. Sekolah Bisnis University Maryland dan Darden School dari The University of Virginia juga merekrut praktisi manajemen sebagai dekan mereka.

Untuk mencapai keberhasilan yang maksimal dalam manajemen pendidikan dikembangkan pola dan prinsip demokratik, dalam hal ini Tilaar (1999:6) menjelaskan:

Proses perencanaan dan manajemen yang berdasarkan prinsip-prinsip demokratik dan peningkatan mutu pendidikan, maka proses perencaaan dan manajemen pendidikan akan dititikberatkan kepada manajemen sumber-sumber. Jadi orientasi pengelolaan lebih terpusat pada sumber-sumber pendidikan, harus dikelola dan dikembangkan oleh seorang manajer yang mengutamakan kepemimpinan, karena prinsip manajemen adalah perencanaan, pengaturan dan pengelolaan serta proses penilaian.

Keberhasilan dalam melakukan proses manajerial, sangat dipengaruhi oleh bentuk atau jenis pelaksanaan kepemimpinan yang jadi bentuk operasional, dan berpengaruh pula terhadap kinerja serta pengembangan sumberdaya penunjang di dalam suatu bentuk organisasi, terutama pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang merupakan wujud pemahaman serta penentuan landasan pembentukan manusia Indonesia. Karena hanya melalui pendidikan dengan proses manajerial yang baiklah, proses pendidikan akan menghasilkan tamatan yang bermutu tercermin dari perilaku dan kecakapan dalam menjalani kehidupannya.

Untuk tercapainya keberhasilan proses manajerial, bagi para pengelola harus menguasai benar bentuk dan jenis kepemimpinan yang memungkinkan untuk diterapkan dalam proses pengembangan dan pengelolaan suatu lembaga persekolahan. Mengingat kepemimpinan merupakan inti dari manajemen dan manajemen adalah inti dari administrasi. Siagian (1989:36) menjelaskan bahwa: “kepemimpinan merupakan inti dari manajemen, karena manajemen pendidikan merupakan faktor penggerak bagi sumber-sumber, alat-alat dan manusia dalam organisasi”. Pemahaman lain tentang pengertian kepemimpinan, Paul dan Ken (1995:99) menjabarkan “kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu”.

Sejalan dengan hakikat kepemimpinan yang dijelaskan oleh Fatah (1996:88):

Pemimpinan pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubngan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

Wajah sekolah mungkin tepat dilekatkan pada kepala sekolah. Bahkan bukan sekedar melekatkan melainkan suatu konsekuensi kiprah regulasi kepala sekolah. Ibarat nahkoda yang menjalankan sebuah kapal mengarungi samudera, kepala sekolah mengatur segala sesuatu yang ada di sekolah. Dengan demikian, yang harus bertanggung jawab atas kandasnya sebuah sekolah dan gagalnya peserta didik adalah kepala sekolah. Apabila sekolah menuai keberhasilan maka kinerja kepala sekolah telah terukur. Semakin banyak orang yang menikmati kepuasan batin, yakni dihargai, diberdayakan dan prestatif adalah tanda-tanda kemajuan bagi kepala sekolah. Nahkoda sekolah telah mendekatkan keberhasilan para penumpang pada wilayah tujuan yang ingin diraihnya. Kepala sekolah adalah seorang pemimpin. Fielder dalam Hendra (2001:44) mendefinisikan kepemimpinan sebagai berikut:

Dengan berperilaku kepemimpinan dimaksudkan pada umumnya adalah beberapa tindakan khusus, di mana pemimpin itu terlibat dengan cara-cara pengarahan dan pengkoordinasian pekerjaan anggota kelompok. Keikutsertakan dalam tindakan-tindakan ini berupa hubungan kerja yang terstruktur dalam menghadapi atau mengkritik anggota kelompok dan menunjukkan konsideran bagi kesejahteraan dan perasaan-perasaan anggota mereka.

Persepsi tersebut mengandung beberapa hal yang mendasar meliputi:

1.    Mempengaruhi, pemimpin harus mampu memimpin dan pada proses itu selalu berhubungan secara vertikal dengan bawahannya, proses pada pemimpin itulah terjadi aktivitas mempengaruhi orang-orang untuk berusaha selalu mencapai tujuan. Kemampuan memimpin dengan memberikan pengaruh pada prosesnya, selalu menggunakan dan dilakukan dengan komunikasi yang didasarkan pada situasi kemudian mengarah pada tujuan bersama.

2.    Berdasarkan situasi tertentu, kemampuan memimpin dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh gaya yang berbeda-beda, hal itu mempengaruhi keadaan yang spesifik dan waktu.

3.    Menggerakkan, merupakan suatu bentuk kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan bawahannya dengan berbagai bentuk, baik dengan Power (Kekuasaan) Reward (Ganjaran), Press (Tekanan), dan Punishment (hukuman).

4.    Penumbuhan peran anggota, dalam hal ini menuntut pengalaman dalam menghadapi berbagai bentuk kemampuan yang dimiliki oleh anggotanya, terutama dalam mendorong dan mengkritik proses kerja para pembantu dengan tidak mengesampingkan perasaan-perasaan mereka.

5.    Kesejahteraan, proses pemimpin yang selalu mengutamakan nilai-nilai humaniora akan selalu mengacu pada bentuk konsideran pekerjaan yang tertuju pada pencapaian kerja yang solid, efektif dan efisien.

Untuk tercapainya suatu pekerjaan, perlu adanya saling keterkaitan dan berlangsung secara teratur, semua itu dilaksanakan semata-mata dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan. Seperti dijelaskan Atmodiwirio (2000:206) bahwa: “sumber daya adalah unsur pendukung, dan penunjang pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari tenaga, dana, sarana dan prasarana”.

Pengelolaan ketiga unsur tersebut merupakan inti manajemen, di mana keberhasilan dari seorang manajer dalam pengelolaan suatu organisasi sangat ditentukan oleh efisiensi dan efektivitas proses pengelolaan yang tercermin dari kelancaran. Dalam pelaksanaan pengaturan terhadap sumberdaya tersebut, harus dilakukan dan dilaksanakan secara terpadu sehingga dapat mencapai tujuan yag telah ditentukan oleh kebijakan suatu organisasi.

Kesalahan dalam pengelolaan terhadap sumberdaya, dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan utama, selanjutnya dalam pengelolaan harus selalu mengutamakan koordinasi, karena jika tidak mengutamakan langkah tersebut dapat mengakibatkan pemborosan, dan pada akhirnya tidak akan berhasilan atau terjadi kegagalan. Untuk mencapai harapan yang dicita-citakan, maka dalam pengelolaan sumber daya harus ada suatu sistem serta mekanisme pengelolaan yang mengutamakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, sehingga dalam pengelolaan sumberdaya harus ditentukan ruang lingkungan permasalahan.

Pengembangan sumberdaya menyangkut beberapa pokok utama, yakni pengelolaan ketenagaan, perencanaan ketenagaan, tahapan pelaksanan, pengendalian dan pengawasan ketenagaan, mutasi kepegawaian, pengangkatan dalam jabatan, pemberhentian pegawai, pembinaan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, etos kerja, budaya kerja, kode etik, disiplin, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sarana prasarana.