Konsep Analisis Kebijakan

Setiap anggota dalam setiap community memiliki kesempatan untuk mempengaruhi pilihan-pilihannya, apakah itu dengan secara pemungutan suara atau voting, bekerja dalam kelompok-kelompok yang terorganisir, berbicara atau menulis surat kepada orang lain, atau dengan cara mempublikasikan pemikiran-pemikiran anggota yang bersangkutan mengenai isu-isu tertentu. Biasanya tipe-tipe pemilihan ini berbeda dari community yang satu ke community yang lain. Community nasional, misalnya membuat pilihan-pilihan tentang perpajakan, militer, sedangkan community lokal khususnya pada wilayah-wilayah tertentu bisa saja membuat pilihannya pada pendidikan dasar dan lanjutan, transportasi, perlindungan kebakaran, pembuangan limbah dan sebagainya.

Sehubungan dengan itu, lapangan analisis kebijakan merupakan suatu tubuh konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk membantu individu membuat pilihan secara intelegent, etis, dan efektif. Dalam suatu kebijakan, suatu program pilihan secara signifikan dapat mempengaruhi banyak orang. Jika pilihan itu dilakukan oleh pemerintah, maka pilihan tersebut disebut sebagai “pilihan publik”. Jika pilihan itu dilakukan oleh suatu lembaga swasta atau oleh yang memiliki pribadi yang berpengaruh ini masih dapat mempengaruhi banyak orang.

Pada mulanya aturan kebijakan lebih dari penggunaan administrasi aturan yang sudah ada pada suatu kasus tunggal. Suatu kebijakan biasanya melibatkan suatu aturan atau penetapan program kegiatan yang digunakan  dalam berbagai kasus. Berdasarkan ini, dapat dikatakan bahwa suatu “pilihan kebijakan” adalah setiap pilihan tunggal yang memiliki ruang lingkup yang luas di antara kebijakan-kebijakan yang mungkin dianalisis dalam batasan-batasan sistem, suatu sifat yang membedakan dari suatu pilihan yang kebijakan adalah bahwa pilihan itu diharapkan dapat memberikan perbedaan untuk merubah usaha pengembangan tertentu dan sumber-sumber untuk melakukan analisis yang sistematis terhadap konsekuensi yang diharapkan.

Dalam prosesnya, penentuan pilihan dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Namun, dalam kondisi di mana terdapat suatu usulan kebijakan itu akan dianalisis. Dalam hubungan ini, suatu “pernyataan kebijakan” semata-mata merupakan suatu indikasi verbal, tidak dapat dianalisis secara teratur dalam batas-batas pertimbangan sebagaimana diuraikan berikutnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa analisis kebijakan merupakan penggunaan pikiran dan bukti untuk memilih kebijakan yang terbaik antara sejumlah alternatif. Definisi lainnya pada analisis kebijakan yang digunakan sampai sekarang ini, pertama adalah yang menyatakan bahwa analisis kebijakan; adalah yang membedakannya dari informasi istilah-istilah pertimbangan analisis kebijakan untuk menjelaskan sebab dan konsekuensi berbagai kebijakan dan mengeluarkan dari analisis kebijakan pertimbangan seperti “apa yang seharusnya dilakukan pemerintah” atau menjembatani tentang perubahan-perubahan dalam apa yang mereka lakukan. Sesuai dengan konteks tulisan ini, pembahasan selanjutnya difokuskan pada pemilihan kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah.

Bagaimana hubungan antara analisis kebijakan dengan lapangan-lapangan lainnya? Hal ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan bantuan definisi kebijakan tersebut. Analisis kebijakan adalah penggunaan pikiran dan bukti untuk membuat pilihan kebijakan yang terbaik. Berdasarkan ini, harus dicoba melihat hubungan-hubungan logis antara bukti dan pilihan serta hubungannya dengan nilai-nilai. Sehubungan penggunaan pikiran dan bukti ini merupakan karakteristik setiap ilmu dasar dan terapan yang diajarkan di perguruan tinggi. Analisis yang sistematis pada pilihan-pilihan kebijakan seringkali didasarkan pada generalisasi-generalisasi sains. Jika alternatif kebijakan misalnya, dengan mengutamakan teknologi, maka evaluasi akan banyak melibatkan ilmu-ilmu alam dan terapan.

Namun, walaupun sains dilibatkan dalam banyak pilihan kebijakan, tapi pilihan-pilihan ini tidak dapat dibuat berdasarkan sains itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan konsiderasi-konsiderasi etis atau filosofis. Pengetahuan intuitif atau non ilmiah juga dilibatkan dalam pilihan-pilihan kebijakan, karena setiap masalah riil bercabang ke dalam “reals” di mana sains dapat memberikan sedikit informasi. Suatu model ilmiah yang sangat cocok dengan suatu masalah riil melibatkan pertimbangan-pertimbangan bahwa variabel-variabel nyata dapat diabaikan dan yang lainnya berhubungan dengan observasi-observasi tertentu.

Dalam hal ini pikiran digunakan untuk menelusuri hubungan-hubungan kausal antara kebijakan dan efek-efeknya yang diharapkan. Selain itu, pikiran juga dapat digunakan dengan efek-efek kebijakan dan menghubungan nilai-nilai dengan aspek-aspek yang lainnya.

Apabila analisis kebijakan bertujuan untuk memilih kebijakan yang terbaik di antara sejumlah alternatif, maka perlu diseleksi nilai-nilai atau prinsip-prinsip etis yang digunakan serta menghubung-kannya dengan konsekuensi-konsekuensi yang diharapkan dari berbagai kebijakan yang mungkin. Nilai-nilai yang mendasari kebijakan pada dasarnya juga dipelajari dalam filsafat dan dengan beberapa ekonomi (paling tidak dalam hal-hal tertentu). Konsekuensi-konsekuensi yang diharapkan harus dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga mencakup tidak hanya nilai suatu kebijakan, melainkan juga sejauh mana kesempatan kebijakan memberikan pengaruh-pengaruhnya dalam praktek. Dalam hubungannya dengan pandangan ilmu-ilmu sosial, analisis kebijakan tidak terbatas pada disiplin ilmu tunggal. Dalam konteks ini disiplin-disiplin yang menjadi pertimbangan dalam penentuan analisis kebijakan adalah sosiologi, filsafat, ekonomi, statistik, ilmu politik.

Analisis kebijakan yang secara khusus didasarkan pada ilmu-ilmu sosial, harus  dengan mempertimbangkan kegunaan analisis kebijakan ini yakni dengan tidak identik dengan ilmu-ilmu sosial tertentu. Ini melibatkan variabel-variabel yang berpengaruh. Dalam hal tertentu analisis kebijakan cenderung dipandang manusia sama dengan dialog dengan diri kita sendiri daripada ilmu sosial. Dalam memprediksi konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi manusia, dapat dipergunakan model-model determinik perilakunya. Tapi dalam kelayakan politis, harus dipertimbangkan interaksi-interaksi dengan orang lain yang dipengaruhi dan kepada siapa kebijakan itu dijanjikan. Selain itu, imajinasi dan praktisan juga penting dalam setiap usaha analisis kebijakan.

Analisis kebijakan berbeeda dari pikiran-pikiran mengenai profesi, walaupun hal ini seringkali tumpang tindih dengan analisis kebijakan. Sebagai mana telah diketahui bahwa berbagai profesi menghadapi pilihan-pilihan kebijakan dalam pendidikan, jurnalistik, kesehatan, hubungan luar negeri, kesejahteraan, penduduk, per-adilan, dan administrasi negara. Namun demikian, analisis kebijakan terdiri atas elemen-elemen umum yang berlaku untuk semua bidang profesi tersebut. Dalam analisis kebijakan misalnya, dipertanyakan apakah tujuan seperti profesi medis dan pendidikan, apakah kejahatan dapat diturunkan selain dengan menggunakan lembaga kepolisian, dan sejumlah pertanyaan lainnya dalam setiap analisis kebijakan dalam hubungannya dengan bidang profesi tersebut.

Sebagaimana sudah disebutkan bahwa setiap analisis  ter-hadap  suatu pilihan kebijakan melibatkan satu set unsur-unsur atau komponen yang umum. Secara konseptual komponen-komponen umum dalam analisis kebijakan ini adalah definisi permasalahan, kriteria untuk pilihan, alternatif, model dan keputusan, kelayakan politis dan siklus analisis kebijakan. Pada dasarnya komponen-komponen inilah yang menjadi inti dari MacRae, Jr. dan Wilde dalam buku mereka sebagaimana disajikan laporan ini.