A.
Latar Belakang Penelitian
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah
sebuah lembaga pendidikan tinggi
kedinasan yang sistem pendidikannya disebut Tri Tunggal Pusat yang berjalan
secara simultan antara Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan disingkat
JarLatSuh. Sebagai suatu lembaga kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri,
IPDN bertugas menyiapkan sumberdaya manusia yang digunakan oleh pemerintah
untuk menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut secara eksplisit terlihat
dalam visi IPDN yaitu “Unggul dalam
menyiapkan Kader Pamong Praja yang berwawasan negarawan, ilmuwan, professional
dan demokratis dengan berdasarkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
dengan memperhatikan lingkungan lokal nasional dan global.”
Penyelenggaraan
pendidikan IPDN dilakukan pemberdayaan untuk mengubah peserta didik menjadi
kader pemerintahan dalam negeri yang berkualitas, guna mendukung
penyelenggaraan pemerintahan didaerah dan dipusat serta memberikan pelayanan
prima pada masyarakat luas. Pola pendidikan kedinasan dalam wadah IPDN
dirancang untuk menghasilkan kader yang memililki keahlian dan disiplin dengan
jiwa pengabdian yang tinggi, serta memiliki wawasan akademis.
Dari visi IPDN, terdapat tiga kompetensi
dasar yang harus dimiliki oleh lulusan IPDN yaitu kepemimpinan (leadership), kepelayanan (stewardship) dan kenegarawanan (statesmanship). Ketiga kompentensi
dasar tersebut merupakan produk unggulan bagi lulusan/alumni IPDN.
Agar setiap lulusan/alumni IPDN memiliki
ketiga dasar kompentensi tersebut maka semua aset sumberdaya manusia (dosen,
pelatih, pengasuh maupun tenaga administrasi)
merupakan pegawai Negeri di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dibebankan
melaksanakan tugas berdasarkan struktur organisasi dan kompentensi bidang keahlian untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang lebih efisien dan efektif.
Sumber daya manusia merupakan salah komponen
yang dibutuhkan dalam mengatur dan menggerakkan roda organisasi yang harus
mendapat perhatian penuh, Pemerintah kini mengadakan perubahan yang mendorong
pada sikap dan perilaku pegawai kearah hasil kerja yang lebih baik. Perhatian
pemerintah tersebut ditopang dengan penciptaan kinerja pegawai yang diarahkan
pada peningkatan prestasi kerja dan dapat tercapainya tujuan organisasi secara
efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan pendapat Malayu H.S Hasbuan (2006
:235) yang menyatakan bahwa:
”Kemampuan (ability) menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan pekerjaan.
Kemampuan ini mungkin dimanfaatkan sepenuhnya atau mungkin juga tidak.
Kemampuan ini berhubungan erat dengan totalitas daya pikir dan daya fisik yang
dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaan.”
Berdasarkan uraian tersebut, persyaratan yang
sangat mendasar bagi pegawai adalah kemampuan intelektual dengan motivasi kerja
yang tinggi sehingga tercipta kinerja pegawai yang kondusif untuk
merealisasikan potensi kerja yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan
organisasi.
Bintoro (1998:120) mengatakan, yang perlu diperhatikan dalam pembinaan
aparatur pemerintah yang produktif adalah:
1.
Keterampilan
dan kemampuannya, yang dapat disebut sebagai kemampuan professional dan
manajerial.
2.
Motivasi
dan dedikasinya. Dorongan untuk
berkarya, mengabdi, melaksanakan tugas dan menyelesaikan amanat. Dalam
hal ini adalah orientasi pengabdian untuk Negara, bangsa dan masyarakat.
3.
Sikap
mental, etos kerja misalnya disiplin, kerja keras, produktif, jujur, tertib.
Pendapat
ini pada dasarnya untuk mewujudkan tingkat
produktivitas kerja pengawai yang
tinggi. Pengawai yang memiliki kerja yang relatif tinggi akan selalu giat dan
aktif bekerja yang menjurus kepada pencapai produktivitas kerja yang tinggi,
dan akhirnya tujuan organisasi dapat
tercapai secara optimal. Untuk mengetahui kinerja haruslah diperhatikan
sikap sikap individu dalam hubungannya dengan organisasi, karena kinerja
merupakan akibat adanya kemampuan individu, kelompok dan organisasi. Dengan
demikian di dalam proses pencapaian tujuan organisasi perlu kondisi yang
kondusif, yang merupakan fungsi organisasi dalam pelaksanaan administrasi. Ini
berarti faktor pembinaan dan pendayagunaan pegawai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan faktor kinerja
pengawai. Dengan mengembangkan kinerja yang positif, pengawai akan mampu
meningkatkan kualitas pelayanan yang baik untuk memacu tercapainya tujuan
organisasi.
Perilaku
yang berbeda dari setiap pegawai sebagai individu dapat dilihat dari tingkatan kemampuan
kerja pengawai dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Asumsi
tersebut apabila dikaitkan dengan
perilaku pegawai pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, adanya kesamaan bahwa
perilaku pegawai yang berbeda telah merefleksikan kepada tingkat kemampuan
kerja yang berbeda pula. Hal tersebut akan membawa konsekuensi terhadap tingkat
efektivitas organisasi.
Berdasarkan pengamatan awal penelitian di Institut
Pemerintahan Dalam Negeri ditemukan beberapa permasalahan yaitu masih kurang
efektifnya pegawai melaksanakan melaksanakan tugas-tugas dalam memberikan
pelayanan pada umumnya serta pada anak didik (praja) pada khususnya yang
merupakan fungsi dari instansi Pemerintahan, dimana masih adanya pegawai yang
tidak hadir di tempat kerja, ketidaktepatan waktu masuk dan cepat pulang,
selain itu menyerahkan kerja pada orang lain yang bukan tugasnya, menunda
pekerjaan merupakan hal yang dilakukan oleh sebagian pegawai di lingkungan IPDN
yang dapat mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan pelayanan administrasi khususnya
terhadap praja IPDN.
Setiap
pegawai yang bekerja mempunyai motif dan harapan tertentu, maka dalam
pemberian motivasi harus dapat
mencerminkan motif serta harapan pengawai, terhadap kemungkinan memperoleh
balasan (reward) yang dapat digunakan
untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan merupakan fundamen yang mendasari perilaku pegawai. Kebutuhan seseorang berubah
dari waktu kewaktu dan dari individu ke individu lainnya, dan tentunya
diperlukan penyelarasan sehingga tujuan (harapan) pengawai dan tujuan
organisasi secara keseluruhan dapat saling menunjang, sehingga tujuan kedua
belah pihak dapat sama sama tercapai.
Kenyataan
sering terjadi benturan kepentingan antara bawahan dengan atasan yang
seringkali bawahan menjadi terpojok dan pada akhirnya frustasi dan stress
sehingga tidak termotivasi. Selain itu tidak jelasnya reward dan punishment
yang diterima. Tidak jelasnya evaluasi yang dilakukan tentang prestasi kerja,
serta penempatan karyawan yang kurang tepat dapat mengakibatkan menurunnya
motivasi kerja pegawai administrasi khususnya di lingkungan IPDN Jatinangor,
karena prestasi kerja akan meningkat apabila pegawai berkeyakinan bahwa dari
prestasi akan mendapatkan imbalan yang lebih besar. Seorang pegawai yang tidak memiliki harapan bahwa prestasi kerja akan
dihargai lebih tinggi, tidak akan termotivasi untuk berusaha meningkatkan kemampuan
kerjanya.
Kemampuan kerja yang dimiliki oleh seorang individu pada
dasarnya merupakan bekal yang sangat mendasar dalam kehidupan. Sebagaimana
dinyatakan oleh Gibson et.al (1996:98) bahwa:
”Manusia akan dapat berkembang sesuai dengan
kemampuannya dengan menggunakan potensi yang ada dan akan tetap terbuka
kesempatan untuk berkembang dan berubah jika potensi meraka digali secara terus
menerus, tentunya potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu adalah
berbeda, tergantung pada kemampuannya. Perbedaan dalam hal kemampuan akan
berpengaruh terhadap perilaku kerja serta kinerja individu”.
Meskipun karyawan memiliki kemampuan kerja yang tingi
tetapi tidak didukung motivasi kerja yang memadai, maka kinerjanya akan rendah
dalam memberikan pelayanan. Pelayanan sering diartikan sebagai kaitan mengurus,
menyiapkan sesuatu baik berupa barang ataupun jasa terhadap pengguna (stakeholder), pelanggan (user), konsumen dan semacamnya.
Pelayanan tersebut identik dengan kegiatan organisasi atau lembaga yang
mengabdi atau berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pihak yang membutuhkan
pelayanan. Kegiatan pelayanan dalam suatu organisasi memiliki peran penting dan
strategis, terutama bagi organisasi yang berorientasi pada pelayanan jasa.
Efektivitas pelayanan merupakan pengukuran dalam arti
tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas
organisasi pada dasarnya adalah efektivitas perorangan yang melaksanakan
tanggungjawabnya dengan baik.
Berdasarkan pengertian pelayanan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa instansi
pemerintah yang berorientasi kepada pelayanan jasa harus memberikan pelayanan
prima kepada yang dilayani. Artinya pelayanan yang berkualitas adalah suatu
tanggung jawab (kewajiban) pihak memberi pelayanan dan merupakan hak dari pihak
penerima pelayanan. Pelayanan bagi instansi atau lembaga pemerintah khususnya
yang bergerak dalam pelayanan jasa, maka sudah merupakan kewajiban setiap
aparat atau karyawannya memberikan pelayan terbaik. Suatu instansi atau lembaga
dalam operasionalnya tidak terlepas dari penilaian atau respon konsumen maupun
posisinya sebagai mitra dalam hal mewujudkan efektifitas pelayanan.
Pada dasarnya setiap pelayanan, senantiasa harus selalu
ditingkatkan kinerjanyanya sesuai dengan keinginan klien atau pengguna jasa.
Akan tetapi kenyataannya untuk mengadakan perbaikan terhadap kinerja pelayanan
bukanlah sesuatu yang mudah, sehingga motivasi dan kemampuan pegawai yang perlu
mendapatkan prioritas di dalam meningkatkan pelayanan, oleh karena itu
penelitian ini difokuskan pada pengukuran pengaruh kedua faktor tersebut
terhadap efektivitas pelayanan di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
(IPDN) Jatinangor. Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian mandiri
ini adalah Pengaruh Motivasi dan
Kemampuan Kerja Pegawai Terhadap Efektivitas Pelayanan Kepada Praja (Studi
Kasus Pada IPDN Jatinangor).
B. Rumusan
Masalah
Berdasar
latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:
1.
Sejauhmana pengaruh motivasi kerja pegawai terhadap efektivitas pelayanan kepada
praja di IPDN Jatinangor .
2.
Sejauhmana pengaruh kemampuan kerja pegawai terhadap efektivitas pelayanan kepada
praja di IPDN Jatinangor .
3.
Sejauhmana motivasi kerja dan kemampuan kerja pegawai secara bersama-sama
berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan kepada praja di IPDN Jatinangor .
4.
Kebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi, kemampuan
kerja dan efektivitas pelayanan kepada praja di IPDN Jatinangor.
C. Tujuan
Penelitian
Tujuan dari penelitian mandiri ini adalah untuk mengetahui:
1.
Pengaruh motivasi kerja pegawai terhadap efektivitas pelayanan kepada praja di IPDN Jatinangor
2.
Pengaruh kemampuan kerja pegawai terhadap efektivitas pelayanan kepada
praja di IPDN Jatinangor.
3.
Pengaruh motivasi kerja dan kemampuan kerja pegawai secara bersama-sama
terhadap efektivitas pelayanan kepada praja di lingkungan IPDN Jatinangor.
4.
Kebijakan yang harus dilakukan lembaga IPDN untuk meningkatkan motivasi, kemampuan kerja dan efektivitas pelayanan kepada
praja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar