Desentralisasi Keluarga Berencana

Bossert (1998) dalam kajiannya mengemukakan bahwa persoalan desentralisasi tergantung pada seberapa besar ruang kebijakan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan seberapa besar kemampuan pemerintah pusat untuk mengontrol daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Berbagai studi di berbagai negara berkembang berkaitan dengan otonomi daerah dalam bidang kesehatan atau Keluarga Berencana pada umumnya juga mempunyai persepsi yang hampir sama terhadap apa yang ditemukan oleh Bossert. Studi-studi yang dilakukan oleh McCarthy, 2004; Giacaman, et.al., 2004; Niessen, et.al., 2000; McLntyre dan Klugman, 2003; Atkinson, at.al., 2000; Oliveira-Cruz, et.al., 2003; Rowland, 2001; Hommes, 2003; Andrews dan Schroeder, 2003; Monteiro dan Sato, 2003; Martinez-Vazquez dan McNab, 2003; sebagian besar menarik kesimpulan yang sama terhadap masalah desentralisasi kebijakan kependudukan di negara-negara tersebut.

Sebelum diotonomikan, program Keluarga Berencana telah mengalami kemajuan yang pesat di mana peserta Keluarga Berencana dari 26% pada tahun 1980 meningkat menjadi 60,3% pada tahun 2003, peningkatan tersebut termasuk signifikan. Namun setelah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2004 terlihat bahwa selama empat tahun terakhir (2003-2007), kenaikan peserta Keluarga Berencana relatif sangat rendah, bahkan cenderung stagnan, yaitu 61,4% atau hanya 1% kenaikan selama empat tahun. Sebagai akibatnya, angka kelahiran yang sebelumnya telah dapat diturunkan dari 5,61 anak per wanita usia subur (tahun 1971) menjadi 2,6 anak per wanita usia subur (tahun 2003) ternyata angkanya tetap tidak berubah, yaitu 2,6 anak per wanita usia subur selama empat tahun terakhir (tahun 2007). Hal ini berarti setelah didesentralisasikan ternyata terdapat indikasi terjadinya penurunan intensitas penggarapan program KB di kabupaten/kota[1].

Tidak dapat dibayangkan seandainya jumlah penduduk Indonesia apabila tidak dapat dikendalikan, apalagi negara sedang mengalami krisis seperti saat ini.  Penduduk yang bertambah pesat dapat menyebabkan kekurangan pangan, karena dengan jumlah penduduk sekitar 227 juta jiwa saat ini saja pemerintah mengalami kesulitan menyediakan pelayanan dasar termasuk pangan. Berbagai kajian yang telah dilakukan menggambarkan adanya hubungan yang “kuat-signifikan-negatif” antara pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan ekonomi. Penurunan kelahiran yang bermakna dapat memberikan kontribusi bagi upaya penurunan kemiskinan^[2]. Kofi Anan (2002), mantan Sekretaris Jenderal PBB, menyatakan betapa pentingnya penanganan masalah kependudukan dan Keluarga Berencana dalam rangka pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) khususnya penanggulangan kemiskinan dan kelaparan sebagaimana berikut: “The Millenium Development Goals, particularly the eradication of extreme poverty and hunger, cannot be achieved if questions of population and reproductive health are not squarely addressed. And that means stronger efforts to promote women’s rights, and greater investment in education and health, including reproductive health and family planning”

Kajian yang dilakukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, UNFPA dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LDFE-UI, 2005), tentang dampak yang terjadi apabila ada perubahan dalam komitmen terhadap program Keluarga Berencana dapat digambarkan dalam skenario kependudukan sebagai berikut:

Skenario 1, Komitmen Tinggi, artinya jika program Keluarga Berencana dapat meningkatkan pemakaian kontrasepsi modern sekitar 1 (satu) persen per tahun, maka pada tahun 2015, penduduk Indonesia hanya akan bertambah 10,8 juta saja atau sekitar 238 juta pada tahun 2015 (Proyeksi Badan Pusat Statistik sebesar 248 juta jiwa).

Skenario 2, Komitmen Sedang, artinya jika program Keluarga Berencana hanya mampu mempertahankan kesertaan Keluarga Berencana seperti saat ini (stagnan), maka penduduk Indonesia akan meningkat menjadi 256 juta atau di atas proyeksi pemerintah. Dengan demikian, berarti pertambahannya sekitar 28,5 juta jiwa.

Skenario 3, Komitmen Rendah, apabila program Keluarga Berencana tidak mampu mempertahankan kesertaan Keluarga Berencana dan terjadi ”drop-out” setiap tahunnya sekitar 0,5%, maka penduduk Indonesia tahun 2015 diperkirakan menjadi 264,4 juta jiwa atau jauh di atas rancangan atau proyeksi pemerintah sebesar 248 juta jiwa. Namun kondisi ini nampaknya dimentahkan dengan Sensus Penduduk 2010. Dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 237,6 juta jiwa, artinya sudah melampaui skenario I tahun 2015. Banyak ahli dalam bidang kependudukan menyatakan telah terjadi kegagalan di bidang kependudukan dan Keluarga Berencana. Berbagai pihak berpandangan bahwa hal ini disebabkan karena faktor kepemimpinan dan kesiapan aparatur khususnya setelah program Keluarga Berencana diserahkan urusannya kepada pemerintah kabupaten/kota, dalam menindaklanjuti kebijakan Keluarga Berencana yang ada ke dalam implementasi kebijakan yang baik.

Masalah kependudukan pada umumnya juga terjadi berbagai negara di belahan dunia ini. Secara khusus, Speidel (2009) menulis joint report sebuah policy paper berjudul ”Making the Case for US International Family Planning Assistance” yang ditujukan kepada Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama untuk mengambil peran dengan memberikan investasi dalam program Keluarga Berencana di negara berkembang secara lebih nyata dan ”as soon as possible” dengan jumlah bantuan lebih dari dua kali lipat sebagai upaya pengurangan kemiskinan global dan pencapaian tujuan pembangunan untuk menghindari penurunan kemampuan ekonomi secara luas di dunia. Dikemukakan pula bahwa banyak ”policy makers” atau para pemimpin sebagai pembuat kebijakan kurang memahami manfaat program Keluarga Berencana: ”While some countries such as Korea and Thailand recognized early the importance of family planning to their overall development, others have been slow to recognize the catalitic role of family planning in improving women’s health and wellbeing, stimulating economic development and rising standards of living”.

Lebih lanjut, Speidel, dkk. (2009:10) mengemukakan bahwa melalui Keluarga Berencana akan membuat keluarga lebih sejahtera karena para keluarga akan lebih mampu untuk menyediakan pangan, pendidikan dan kesehatan baik untuk diri sendiri maupun keluarganya, sebagaimana telah ditemukan dari hasil studi di 29 negara.

Pada prinsipnya, pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana Nasional sesuai dengan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi dan pemberdayaan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk menjadikan keluarga yang berkualitas. Dalam hubungan ini, keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam tataran pragmatis, Undang-Undang ini diterjemahkan ke dalam program-program dan kegiatan yang intinya, pertama, memberikan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) untuk merubah perilaku; kedua, memberikan pelayanan yang berkualitas dalam keluarga berencana. Jadi intinya penggarapan dari sisi permintaan (demand) dan penggarapan dari sisi pelayanan (supply).

Hakekat UU Nomor 52 Tahun 2009 sejalan dengan konsep yang dikembangkan Bertrand dan Escudero (2002) bahwa proses perubahan tingkah laku seseorang (perpaduan demand dan supply) untuk mengadopsi pelayanan kesehatan atau Keluarga Berencana. Kerangka konsep tersebut menggambarkan adanya tiga faktor utama yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan (service utilization) yaitu adanya faktor implementasi kebijakan (policy implementation), faktor kepemimpinan (Women’s status & empowerment serta functional areas) yang mampu menggerakkan masyarakat dan aparat pemerintahan, serta faktor pemberdayaan aparatur (functional areas) sehingga mampu memberikan pelayanan (service utilization, health/FP  behaviors & health/FP outcomes) yang berkualitas.

Peran pemerintahan dalam implementasi kebijakan desentralisasi Keluarga Berencana diharapkan mampu menterjemahkan berbagai makna filosofis otonomi daerah ke dalam berbagai kebijakan operasional yang memungkinkan dapat menggerakkan peranserta dan kepedulian masyarakat sejak tahap formulasi kebijakan operasional sampai pemanfaatan hasil implementasi Keluarga Berencana. Di tangan birokrasi, peran serta masyarakat dalam formulasi, implementasi dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil kebijakan daerah diartikulasi, diakomodir dan diagregasikan. Jadi implementasi kebijakan program tersebut sangat tergantung pada kapasitas, kapabilitas, kuantitas dan kualitas dari pola kepemimpinan pemerintahan yang ada, khususnya pada era otonomi daerah lebih banyak terletak pada kualitas kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah kabupaten/kota merupakan aktor yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi berbagai kebijakan Keluarga Berencana yang ada. Oleh karena itu, dituntut pemimpin yang menguasai teknis, konsepsi dan kemampuan interpersonal agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Kemampuan kognitif diperlukan agar pemimpin mampu menganalisa persoalan, mengembangkan kreativitas dalam pemecahan masalah, mengidentifikasi kecenderungan dan pola yang terjadi di wilayahnya dan mengembangkan secara efektif perubahan sikap sesuai kebutuhan. Kemampuan interpersonal diperlukan agar pemimpin mampu menggerakkan masyarakat, membangun hubungan kerja sama, mengembangkan dan memelihara jaringan, mengerti kemampuan staf, memfasilitasi kerja sama tim dan memecahkan konflik secara baik. Kemampuan teknis diperlukan agar mengerti dan menjalankan setiap proses aktivitas termasuk keperluan yang menyangkut pelayanan di bidang Keluarga Berencana dan teknologi informasi yang diperlukan (Yukl, 2006:446).

Pemerintahan kabupaten/kota harus berusaha mengembangkan keunggulan komperatif dalam setiap pelayanan terhadap publiknya. Oleh karena itu, proses-proses sehubungan dalam pengkajian dan penerapan strategi-strategi akan sangat tergantung pada siapa yang menjadi pimpinan serta kultur dari daerah tersebut. Menurut beberapa pengalaman tidak ada kiat atau resep yang dijamin pasti dan paling efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Namun aspek yang penting bagi semua organisasi adalah adanya kesadaran strategis di mana pimpinan memahami betul sampai seberapa baiknya urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007, bahwa urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk itu urusan pemerintahan tersebut perlu diatur melalui kebijakan publik pemerintahan tingkat lokal (by local government) sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan. Tercapainya implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah sangat tergantung dari berbagai faktor yang mempengaruhi formulasi dan implementasi kebijakan otonomi daerah.  Sebagai urusan wajib pemerintahan, bidang Keluarga Berencana menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kebijakan pemerintah, terutama dalam menanggulangi laju pertumbuhan penduduk di daerah.  

---

[1] Laporan yang disiapkan oleh Terrence H.Hull dan Henry Mosley (2009:15) dalam “Revitalization of Family Planning in Indonesia” diterbitkan oleh Bappenas, BKKBN dan UNFPA (2009), menyatakan bahwa berdasarkan pengamatannya bahwa terjadi “relaxation in family planning program effort” dan sejak 1999 banyak Kabupaten/Kota menaruh prioritas yang rendah dalam penyelenggaraan program KB

[2] Mason, Andrew ( 2004), dalam ”The Demographic Devident and Poverty Reduction” in Proceedings of the Seminar on the Relevance of Population Aspects for the Achievement of the Millenium Development Goals, penurunan fertilitas sebagai bagian dari transisi demografi dapat meningkatkan tabungan nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui menurunnya proporsi beban ketergantungan anak dan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, dan ini yang menghasilkan ”demographic devidend”.

Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan usaha yang sangat komplek dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hasil akhir pendidikan merupakan keseluruhan yang dicapai secara bertahap. Beberapa macam tujuan pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Langeveld sebagai berikut:

1.      Tujuan umum

2.      Tujuan khusus

3.      Tujuan incidental/seketika

4.      Tujuan sementara

5.      Tujuan tidak lengkap

6.      Tujuan perantara/intermedier[1]

Tujuan umum ini sering disebut tujuan akhir, atau tujuan lengkap. Tujuan umum berarti tujuan total atau yang lengkap yaitu tujuan yang pada akhirnya akan dicapai oleh pendidik terhadap anak didik yaitu terwujudnya kedewasaan jasmani dan rohani. Tujuan umum atau tujuan akhir pendidikan ialah membentuk insan kamil yaitu yang dewasa jasmani dan rohani baik aspek moral, intelektual, sosial, estetis, agama dan lain sebagainya.

Tujuan khusus merupakan pengkhususan dari tujuan umum, yaitu pengkhususan tujuan sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu, misalnya disesuaikan dengan:

a.        Cita-cita pembangunan suatu masyarakat atau bangsa

Hakikat Akidah

Kehidupan dan peradaban manusia pada saat ini mengalami banyak berubahan. Dalam merespon fenomena itu, manusia berpacu mengembangkan pendidikan baik di bidang ilmu sosial, ilmu alam, ilmu pasti maupun ilmu terapan. Namun bersamaan dengan itu muncul sejumlah krisis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya krisis politik, ekonomi, sosial, hukum, etnis, agama, golongan dan ras. Akibatnya peranan serta efektivitas pendidikan Akidah Akhlak sebagai landasan bagi pengembangan spiritual terhadap kesejahteraan masyarakat kurang diperhatikan. Dengan demikian ada asumsi jika pendidikan Akidah Akhlak yang dijadikan landasan pengembangan nilai spiritual dilakukan dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan lebih baik.

Akidah secara bahasa artinya ikatan. Sedangkan secara istilah akidah artinya keyakinan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu. Dalam pengertian agama maka pengertian akidah adalah kandungan rukun iman, yaitu:

1.      Beriman kepada Allah

2. Beriman kepada para malaikat
3. Beriman kepada kitab-kitab-Nya
4. Beriman kepada para Rasul-Nya
5. Beriman kepada hari akhir
6. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk[1]

Akidah juga bisa diartikan dengan keimanan yang mantap tanpa disertai keraguan di dalam hati seseorang[2]. Akidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya amalan. Hal ini sebagaimana ditetapkan oleh Allah Swt di dalam firman-Nya:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Maka barangsiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya hendaklah dia beramal shalih dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan-Nya dalam beribadah kepada-Nya.[3]

Pada ayat yang lain dijelaskan:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu: Sungguh, apabila kamu berbuat syirik pasti akan terhapus seluruh amalmu dan kamu benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang merugi[4]  

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa amalan tidak akan diterima apabila tercampuri dengan kesyirikan. Oleh sebab itulah para Rasul sangat memperhatikan perbaikan akidah sebagai prioritas pertama dakwah mereka. Inilah dakwah pertama yang diserukan oleh para Rasul kepada kaum mereka; menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan penyembahan kepada selain-Nya. Hal ini telah diberitakan oleh Allah di dalam firman-Nya:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

Dan sungguh telah Kami utus kepada setiap umat seorang Rasul yang menyerukan ‘Sembahlah Allah dan jauhilah thaghut (sesembahan selain Allah)[5]

Setiap Rasul mengajak kepada kaumnya dengan seruan yang serupa yaitu, “Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada sesembahan (yang benar) bagi kalian selain Dia.” Inilah seruan yang diucapkan oleh Nabi Nuh, Hud, Shalih, Syu’aib dan seluruh Nabi-Nabi kepada kaum mereka.[6]

Nabi Muhammad Saw menetap di Mekkah sesudah beliau diutus sebagai Rasul selama 13 tahun mengajak orang-orang supaya mau bertauhid (mengesakan Allah dalam beribadah) dan demi memperbaiki akidah. Hal itu dikarenakan akidah adalah fondasi tegaknya bangunan agama. Para da’i penyeru kebaikan telah menempuh jalan sebagaimana jalannya para nabi dan Rasul dari zaman ke zaman. Mereka selalu memulai dakwah dengan ajaran tauhid dan perbaikan akidah kemudian sesudah itu mereka menyampaikan berbagai permasalahan agama yang lainnya.

---

[1] Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: DJ.II.1/PP.00/ED/681/2006, Tgl 1-082006, tentang Pelaksanaan Standar Isi

[2]   At Tauhid lis Shaffil Awwal Al ‘Aali hal. 9, Mujmal Ushul hal. 5.

[3] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, Semarang: Toha Putera, hal. 1220

[4] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, Semarang: Toha Putera, hal. 2234

[5] Ibid. hal. 914

[6] M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran, Bandung: Mizan, 199: 87

Hakikat Akhlak

Menurut pendekatan etimologi, perkataan "akhlak" berasal dari bahasa Arab jama' dari bentuk mufradnya "Khuluqun" yang menurut logat diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuain dengan perkataan "khalkun" yang berarti kejadian, serta erat hubungan "Khaliq". Sedangkan menurut pendekatan secara terminologi, berikut ini beberapa pakar mengemukakan pengertian akhlak sebagai berikut:

1.   Ibn Miskawaih

Bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu.

2.   Imam Al-Ghazali

Akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu kepada pikiran dan pertimbanagan. Jika sikap itu yang darinya lahir perbuatan yang baik dan terpuji, baik dari segi akal dan syara', maka ia disebut akhlak yang baik. Dan jika lahir darinya perbuatan tercela, maka sikap tersebut disebut akhlak yang buruk.

3.   Ahmad Amin

Sementara orang mengetahui bahwa yang disebut akhlak ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya, kehendak itu bila membiasakan sesuatu, kebiasaan itu dinamakan akhlak.[1]: Menurutnya kehendak ialah ketentuan dari beberapa keinginan manusia setelah imbang, sedang kebiasaan merupakan perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah melakukannya, Masing-masing dari kehendak dan kebiasaan ini mempunyai kekuatan, dan gabungan dari kekuatan itu menimbulkan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan besar inilah yang bernama akhlak.

Dengan demikian, tampak bahwa seluruh definisi akhlak sebagaimana tersebut di atas tidak ada yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi, yaitu sifat yang tertanam kuat dalam jiwa yang nampak dalam perbuatan lahiriah yang dilakukan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran lagi dan sudah menjadi kebiasaan.

Jika dikaitkan dengan kata Islami, maka akan berbentuk akhlak Islami, secara sederhana akhlak Islami diartikan sebagai akhlak yang berdasarkan ajaran Islam atau akhlak yang bersifat Islami. Kata Islam yang berada di belakang kata akhlak dalam menempati posisi sifat. Dengan demikian, akhlak Islami adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah, disengaja, mendarah daging dan sebernya berdasarkan pada ajaran Islam.  

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjabarkan akhlak universal diperlukan bantuan pemikiran akal manusia dan kesempatan sosial yang terkandung dalam ajaran etika dan moral. Menghormati kedua orang tua misalnya adalah akhlak yang bersifat mutlak dan universal. Sedangkan bagaimana bentuk dan cara menghormati oarng tua itu dapat dimanifestasikan oleh hasil pemikiran manusia. Jadi, akhlak Islam bersifat mengarahkan, membimbing, mendorong, membangun peradaban manusia dan mengobati penyakit jiwa dan mental, serta tujuan berakhlak adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

---

[1] Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1995: 14